Sistem politik adalah jenis organisasi politik yang diakui, dipatuhi, atau dideklarasikan oleh suatu negara. Pendekatan sistem melibatkan interaksi antara elemen-elemen pembentuk suatu sistem, yang terpisah dari lingkungannya namun memiliki hubungan yang tetap di antara mereka. Segi politik dari perspektif sistem dapat dipahami dengan berbagai cara, misalnya dengan fokus pada kelembagaan yang ada untuk melihat struktur hubungan antara lembaga atau institusi dalam sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik merupakan salah satu aspek, sementara peran partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang, sistem politik bisa diinterpretasikan sebagai demokrasi politik, lembaga politik, dan perilaku politik.
Model sistem politik yang paling sederhana akan menjelaskan masukan ke dalam sistem politik, yang kemudian melalui proses politik berubah menjadi keluaran. Dalam model ini, masukan terkait dengan dukungan dan tuntutan yang diproses oleh sistem politik melalui keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, efektivitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Selain itu, efektivitas sistem politik juga dapat dinilai dari kemampuan untuk bertahan dari tekanan untuk berubah. Pendekatan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan otoriter.
Menurut David Easton, terdapat empat karakteristik umum dalam sistem politik. Pertama, adanya unit yang membentuk sistem-sistem tersebut dengan batasan dan pengaruhnya. Hal ini mencakup semua tindakan yang tidak langsung terkait dengan pembuatan keputusan yang mengikat masyarakat. Kedua, terdapat input dan output yang tercermin dari keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input-proses). Ketiga, terdapat berbagai jenis dan tingkatan diferensiasi dalam sistem, dan yang terakhir adalah integrasi yang mencerminkan tingkat efisiensi.
Ada dua jenis sistem politik secara umum. Pertama adalah sistem politik demokrasi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas. Yang kedua adalah sistem politik otoriter atau totaliter, di mana kendali pemerintah dipegang oleh sekelompok orang yang berhak mengawasi penduduknya.
Indonesia menganut sistem politik demokrasi, yang didasarkan pada nilai-nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi di Indonesia memiliki beberapa aspek penting seperti kedaulatan rakyat, negara berdasarkan hukum, bentuk Republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial.
Demokrasi sebagai sistem politik memerlukan praktik nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari agar nilainya dapat menjadi perilaku yang terinternalisasi. Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, diperlukan beberapa lembaga seperti pemerintah yang bertanggungjawab, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili masyarakat, organisasi politik termasuk partai politik, pers atau media massa yang bebas menyatakan pendapat, dan sistem peradilan yang menjamin hak asasi individu.
0 comments:
Posting Komentar