Pemerintah

Pemerintah adalah suatu sistem atau sekelompok orang yang mengatur suatu komunitas terorganisir, biasanya dalam suatu negara. Dalam pengertian yang luas, pemerintah terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah berperan dalam menegakkan kebijakan organisasi serta sebagai mekanisme untuk merumuskan kebijakan. Setiap pemerintahan memiliki konstitusi yang berisi prinsip dan filosofi pemerintahannya.

Meskipun segala jenis organisasi memiliki tata kelola, istilah pemerintah seringkali merujuk pada sekitar 200 pemerintah nasional independen dan organisasi di bawahnya. Jenis sistem politik modern yang diakui meliputi demokrasi, rezim totaliter, dan rezim otoriter, dengan berbagai jenis rezim hibrida di antaranya. Monarki juga termasuk dalam klasifikasi sistem politik modern, baik sebagai entitas mandiri maupun sebagai sistem hibrida dari ketiga sistem utama. Sepanjang sejarah, berbagai bentuk pemerintahan yang dikenal meliputi monarki, aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, teokrasi, dan tirani. Salah satu aspek utama dalam filosofi setiap pemerintahan adalah bagaimana kekuasaan politik diperoleh, yang dapat melalui pemilihan umum maupun suksesi turun-temurun.

Sejarah fenomena pemerintahan manusia dimulai dari masa lampau yang tidak jelas, namun catatan sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan awal telah terbentuk. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, negara-kota kecil mulai muncul. Pada milenium ketiga hingga kedua SM, negara-kota ini berkembang menjadi wilayah pemerintahan yang lebih luas seperti Sumeria, Mesir Kuno, Peradaban Lembah Sungai Indus, dan Peradaban Sungai Kuning.

Perkembangan pertanian dan pengelolaan air menjadi pendorong bagi perkembangan pemerintahan. Terkadang, seorang pemimpin suku dipilih melalui ritual atau uji kekuatan untuk memimpin sukunya, bahkan melibatkan sekelompok orang tua sebagai dewan. Kemampuan manusia untuk mempelajari dan menyampaikan informasi abstrak secara tepat memungkinkan mereka bertindak lebih efektif dalam bertani, yang kemudian meningkatkan kepadatan populasi.

Sejarawan David Christian menjelaskan bahwa dengan berkumpulnya populasi petani dalam komunitas yang lebih besar dan padat, interaksi antar kelompok juga meningkat, dan tekanan sosial pun meningkat. Hal ini menyebabkan munculnya struktur baru dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Perlunya pengelolaan infrastruktur seperti air membutuhkan administrasi terpusat dan organisasi sosial kompleks seperti yang terlihat di Mesopotamia, meskipun ada bukti keberhasilan serupa pada masyarakat yang lebih egaliter dan terdesentralisasi.

Sejak akhir abad ke-17, bentuk pemerintahan republik pun mulai berkembang. Revolusi Agung di Inggris, Revolusi Amerika Serikat, dan Revolusi Prancis berperan dalam pertumbuhan pemerintahan yang berbasis perwakilan. Uni Soviet menjadi negara besar pertama dengan pemerintahan komunis. Setelah runtuhnya Tembok Berlin, semakin banyak negara yang beralih ke demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan mereka.

Pada abad kesembilan belas dan kedua puluh, terjadi peningkatan signifikan dalam ukuran dan skala pemerintahan di tingkat nasional, termasuk pembangunan negara kesejahteraan dan pengaturan korporasi.

Dalam ilmu politik, pembuatan tipologi atau klasifikasi entitas politik telah menjadi tujuan yang penting karena sistem politik seringkali tidak jelas. Hal ini terutama relevan dalam politik komparatif dan hubungan internasional. Setiap pemerintahan memiliki bentuk resmi atau ideal, seperti Amerika Serikat yang merupakan republik konstitusional, atau Uni Soviet yang merupakan republik sosialis.

Namun, mengidentifikasi suatu bentuk pemerintahan bukanlah hal yang mudah karena definisi rezim politik bisa sangat kompleks. Banyak sistem politik berasal dari gerakan sosial-ekonomi yang kemudian diadopsi oleh partai politik yang mengaku sebagai representasi gerakan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan kerancuan dalam mengidentifikasi bentuk pemerintahan yang sesungguhnya.

Ketidaksepakatan dan distorsi dalam definisi ideologi politik dan bentuk pemerintahan juga bisa terjadi karena pengaruh politik di era modern. Misalnya, konsep "konservatisme" di Amerika Serikat mungkin memiliki arti yang berbeda dengan definisi di negara lain. Seperti yang dijelaskan Ribuffo, apa yang disebut konservatisme di Amerika bisa dianggap liberalisme atau neoliberalisme di tempat lain. Seorang "konservatif" di Finlandia mungkin disebut "sosialis" di Amerika Serikat.

Ambiguitas sosial-politik
Pendapat yang beragam mengenai tipe dan sifat pemerintahan adalah hal yang umum di masyarakat. "Nuansa abu-abu" sering terjadi dalam pemerintahan di seluruh dunia dan dalam klasifikasinya. Bahkan, negara demokrasi yang sangat liberal juga mengatur aktivitas politiknya sampai batas tertentu; sementara itu, kediktatoran yang sangat otoriter harus memperoleh dukungan luas untuk mempertahankan kekuasaannya sehingga sulit untuk "mengkategorikan" pemerintahan dalam klasifikasi yang sempit. Misalnya, beberapa pemilih di Amerika Serikat percaya bahwa pemilu dimanipulasi oleh kelompok politik superkaya, sehingga negara tersebut dianggap sebagai plutokrasi daripada demokrasi.

Bentuk dialektis
Filsuf Yunani Klasik Plato mengidentifikasi lima jenis rezim: aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Dalam pemikirannya, lima rezim ini diperkirakan semakin merosot dari aristokrasi di posisi paling atas hingga tirani di bawah.

Bentuk
Salah satu cara untuk mengelompokkan pemerintahan adalah melalui cara orang memiliki kewenangan untuk memerintah. Kewenangan ini bisa dimiliki oleh satu orang (otokrasi, seperti monarki), sekelompok orang terpilih (aristokrasi), atau seluruh rakyat (demokrasi, seperti republik).

Autokrasi
Autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan satu orang, yang keputusannya tidak terbatas oleh hukum eksternal atau mekanisme kontrol yang ditetapkan oleh masyarakat (kecuali mungkin ancaman dari kudeta atau pemberontakan massa).

Aristokrasi
Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terpusat di tangan sedikit kelas penguasa yang memiliki hak istimewa atau keistimewaan. Banyak monarki dapat dianggap sebagai bentuk aristokrasi, walaupun dalam monarki konstitusional modern, raja memiliki sedikit kekuasaan. Istilah aristokrasi juga dapat merujuk pada kelas elit non-tani, non-pelayan, dan non-kota dalam sistem feodal.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan oleh warga negara melalui hak suara mereka. Terdapat beberapa bentuk demokrasi, seperti demokrasi langsung di mana warga negara memiliki kontrol langsung terhadap keputusan pemerintah, demokrasi perwakilan di mana warga memilih perwakilan mereka, dan demokrasi konstitusional di mana kekuasaan mayoritas dibatasi oleh konstitusi untuk melindungi hak minoritas.

Republik adalah bentuk pemerintahan di mana negara dianggap sebagai urusan publik dan pemerintahnya dipilih atau ditunjuk secara demokratis oleh rakyat. Republik adalah pemerintahan di mana kepala negara bukan seorang raja, dan pemerintah dan jabatan negara dipilih oleh warga negara.

Federalisme adalah konsep politik di mana kekuasaan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan unit politik konstituen seperti negara bagian atau provinsi. Federalisme menciptakan federasi di mana otoritas pemerintahan dibagi antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah, yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Para pendukung federalisme sering disebut federalis.

Sistem ekonomi
Secara historis, kebanyakan sistem politik berasal dari ideologi sosial-ekonomi. Pengalaman dengan gerakan-gerakan yang berkuasa dan hubungan erat yang mungkin mereka miliki dengan bentuk pemerintahan tertentu dapat menyebabkan mereka dianggap sebagai bentuk pemerintahan itu sendiri.

Istilah Definisi

Kapitalisme
Sistem sosial-ekonomi dimana alat-alat produksi (mesin, perkakas, pabrik, dll.) dimiliki secara pribadi dan digunakan untuk memperoleh keuntungan.

Komunisme
Sistem sosial-ekonomi dimana alat-alat produksi dimiliki bersama-sama (baik oleh rakyat secara langsung, melalui komune, atau oleh masyarakat komunis), dan produksi dilakukan untuk penggunaan, bukan untuk keuntungan. Dengan demikian, masyarakat komunis tidak memiliki negara, tanpa kelas, tanpa uang, dan demokratis.

Distributisme
Sistem sosial-ekonomi dengan kepemilikan properti secara luas sebagai hak fundamental; alat-alat produksi tersebar seluas mungkin alih-alih terpusat di bawah kendali negara, individu, atau korporasi. Distributisme pada dasarnya menentang sosialisme dan kapitalisme, yang oleh para penganut distributisme dianggap sama-sama cacat dan eksploitatif. Sebaliknya, distributisme berusaha menempatkan aktivitas ekonomi di bawah kehidupan manusia secara keseluruhan, pada kehidupan spiritual, kehidupan intelektual, dan kehidupan keluarga.

Feodalisme
Sistem sosial-ekonomi kepemilikan tanah dan tugas. Di bawah feodalisme, semua tanah di kerajaan adalah milik raja. Namun, raja akan memberikan sebagian tanah itu kepada para bangsawan yang berjuang untuknya. Hadiah tanah ini disebut manor. Kemudian para bangsawan memberikan sebagian tanah mereka kepada pengikut (vassal). Para pengikut kemudian harus melakukan tugas untuk para bangsawan. Tanah para pengikut disebut wilayah fief.

Sosialisme
Sistem sosial-ekonomi dimana para pekerja, secara demokratis dan sosial memiliki alat-alat produksi dan kerangka ekonomi dapat terencana, baik dengan didesentralisasi, didistribusikan, atau terpusat, atau dikelola sendiri dalam unit ekonomi otonom. Pelayanan publik biasanya dimiliki bersama, dimiliki kolektif, atau dimiliki negara, seperti layanan perawatan kesehatan dan pendidikan.

Etatisme
Sistem sosial-ekonomi yang memusatkan kekuasaan di negara dengan mengorbankan kebebasan individu. Di antara varian lainnya, istilah ini mencakup teokrasi, monarki absolut, Nazisme, fasisme, sosialisme otoriter, dan kediktatoran yang polos dan tanpa hiasan. Varian-varian semacam ini berbeda dalam bentuk, taktik, dan ideologi.

Negara kesejahteraan
Sistem sosial-ekonomi dimana negara memainkan peran kunci dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak dapat mendapatkan batas minimal untuk kehidupan yang baik.