Negara berdaulat

Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah entitas hukum nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintahan pusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis tertentu. Menurut hukum internasional, negara berdaulat didefinisikan sebagai entitas yang memiliki penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain yang berdaulat. Hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak tergantung pada atau dikendalikan oleh kekuasaan negara lain.

Keberadaan atau ketiadaan suatu negara merupakan hal yang bersifat faktual. Berdasarkan teori deklaratif tentang kenegaraan, sebuah negara berdaulat dapat ada tanpa harus diakui oleh negara-negara lain, meskipun negara tersebut mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalin kesepakatan dan menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain jika tidak diakui secara resmi.

Munculnya negara sebagai entitas politik teritorial merupakan hasil dari pergeseran kesetiaan secara bertahap dari individu penguasa seperti raja, adipati, atau pangeran. Negara ini merupakan salah satu dari berbagai bentuk pemerintahan yang muncul di Eropa feodal, bersama dengan negara kota, liga, dan kekaisaran yang mengklaim otoritas universal.

Kedaulatan Westfalen adalah konsep kedaulatan negara berbasis teritorial dan tanpa campur tangan eksternal dalam struktur dalam negeri. Sistem ini melibatkan negara-negara, perusahaan multinasional, dan organisasi internasional setelah Perdamaian Westfalen pada tahun 1648.

Kedaulatan sering disalahgunakan sebagai konsep. Sebelum abad ke-19, konsep "standar peradaban" digunakan untuk menilai bahwa beberapa bangsa di dunia dianggap "belum beradab" dan memiliki masyarakat yang kurang terorganisir. Lassa Oppenheim menyatakan bahwa konsep kedaulatan tidak pernah memiliki makna yang disepakati secara universal.

Kedaulatan telah berkembang dengan prinsip penentuan sendiri dan larangan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai norma hukum internasional. Semua negara diakui sama secara yuridis dan memiliki hak yang sama di bawah hukum internasional.

Dalam ilmu politik, kedaulatan diartikan sebagai atribut utama negara yang menunjukkan otonomi penuh di dalam wilayah tertentu, dengan supremasi dalam kebijakan domestik dan kemerdekaan luar negeri.

Traktat Westfalen 1648 menginspirasi sistem kedaulatan negara Westfalen yang memisahkan agama dan negara, serta memberikan hak para pangeran untuk menentukan agama yang dianut kerajaan mereka.

Model kedaulatan negara Westfalen telah dikritik sebagai sistem yang diberlakukan oleh Kolonialisme Barat. Konsep seperti "pemisahan gereja dan negara" tidak selaras dengan nilai Islam.

Dalam penggunaan sehari-hari, istilah "negara", "bangsa", dan "negara (statum)" dapat dibedakan. Negara merujuk pada wilayah geografis, bangsa merujuk pada kesamaan budaya, dan negara (statum) merujuk pada lembaga yang memiliki kedaulatan atas wilayah dan penduduk.

Pengakuan negara menunjukkan keputusan dari sebuah negara yang berdaulat untuk mengakui kesatuan lain sebagai negara yang berdaulat juga. Pengakuan ini bisa secara langsung atau tidak langsung, dan biasanya memiliki efek yang berlaku mundur. Hal ini tidak selalu berarti adanya keinginan untuk membentuk atau menjaga hubungan diplomatik.

Tidak ada definisi yang bisa diikatkan pada semua anggota masyarakat internasional tentang kriteria kenegaraan. Secara praktis, kriteria ini lebih bersifat politis daripada hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh L. C. Green, pengakuan negara seperti Polandia dan Cekoslowakia sebelum Perang Dunia I belum lahir, menunjukkan bahwa "karena pengakuan kenegaraan adalah masalah kebijaksanaan, setiap negara memiliki kebebasan untuk mengakui entitas mana pun sebagai negara, tanpa memperhitungkan wilayah atau penentuan pemerintah."

Meskipun demikian, dalam hukum internasional terdapat beberapa teori yang menentukan kapan sebuah negara harus diakui sebagai negara berdaulat.

Teori konstitutif mendefinisikan negara sebagai subjek hukum internasional yang diakui oleh negara-negara lain. Konsep ini menekankan bahwa sebuah negara hanya dianggap berdaulat jika diakui oleh negara-negara lain. Sebaliknya, teori deklaratif menganggap negara sebagai entitas yang merdeka dan tidak tergantung pada pengakuan dari negara lain. Menurut teori deklaratif, sebuah negara harus memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki wilayah yang ditetapkan, populasi permanen, pemerintah yang sah, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

Kritik terhadap teori konstitutif termasuk kebingungan yang timbul ketika beberapa negara mengakui entitas baru sementara negara lain tidak. Namun, pendukung teori ini berpendapat bahwa negara yang memberikan pengakuan harus bertanggung jawab untuk memutuskan apakah suatu entitas layak diakui sebagai negara. Sebaliknya, teori deklaratif menekankan bahwa politik kenegaraan harus lepas dari pengakuan oleh negara lain, dan negara memiliki hak untuk membela diri tanpa harus bergantung pada pengakuan dari pihak lain.

Dalam Konvensi Montevideo tahun 1933, teori deklaratif lebih ditekankan dengan menyatakan bahwa negara harus memiliki wilayah, populasi permanen, pemerintah yang sah, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Pendapat Komite Arbitrasi Badinter yang menegaskan bahwa sebuah negara harus memiliki wilayah, penduduk, dan kekuasaan politik untuk diakui sebagai negara. Sehingga, pengakuan bukanlah syarat utama bagi kenegaraan menurut teori deklaratif.

Pengakuan negara

Praktik negara dalam hal pengakuan dari negara-negara lain biasanya berada di antara pendekatan deklaratif dan konstitutif. Hukum Internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk mengakui negara lain. Pengakuan tersebut sering dicabut ketika negara baru dianggap ilegal atau melanggar hukum internasional. Contohnya adalah ketika Rhodesia dan Siprus Utara tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional; Rhodesia hanya diakui oleh Afrika Selatan, sementara Siprus Utara hanya diakui oleh Turki. Pengakuan negara adalah masalah politik, dan tidak ada larangan terhadap deklarasi kemerdekaan. Negara de facto adalah negara yang ada dalam hukum dan kenyataan, sedangkan negara de jure adalah negara yang diakui sebagai pemerintah yang sah meskipun tidak memiliki kontrol efektif atas wilayahnya. Sebagai contoh, pemerintah dalam pengasingan selama Perang Dunia Kedua tetap diakui oleh Sekutu meskipun wilayahnya dikuasai oleh Nazi. Ada kesatuan yang memiliki kontrol efektif atas wilayahnya namun tidak diakui secara internasional, seperti Somaliland. Mereka hanya dianggap sebagai negara de facto sesuai dengan hukum mereka sendiri dan oleh negara-negara yang mengakui mereka. Hal ini juga berlaku untuk kesatuan lain yang ingin diakui sebagai negara berdaulat tetapi belum mendapatkan pengakuan diplomatik penuh.

 Hubungan antara negara dan pemerintah bisa dianggap sebagai hubungan antara entitas hukum yang tidak berwujud dengan organisasi yang mengatur dan menjalankan kebijakan. Meskipun seringkali digunakan secara bergantian, hukum internasional membedakan antara negara sebagai entitas nonfisik dan pemerintah sebagai badan yang dapat bertindak atas nama negara. Konsep pemerintah dalam pengasingan pun didasarkan pada perbedaan ini. Negara sendiri merupakan kesatuan hukum yang abstrak, bukan organisasi konkret. Namun, dalam prakteknya, hanya pemerintah yang dapat mengikat negara melalui perjanjian atau keputusan.

Punahnya negara juga merupakan hal yang mungkin terjadi, baik secara sukarela maupun karena tekanan dari luar seperti penaklukan militer. Meskipun negara secara hukum merupakan entitas abstrak, kepunahannya tidak dapat terjadi hanya karena kekuatan fisik semata. Tindakan militer harus selalu didasarkan pada alasan sosial atau keadilan untuk menghapuskan negara.

Perdebatan tentang ontologi status negara juga sering muncul, khususnya apakah negara dapat dianggap sebagai sesuatu yang nyata yang dapat dirasakan atau hanya sebagai konsep abstrak. Yang jelas, negara sebagai entitas hukum memiliki eksistensi yang berbeda dengan organisasi fisik yang dapat disentuh atau dirasakan.

Negara dipandang sebagai "abstrak kuasi" karena tidak dapat dimasukkan ke dalam dualitas tradisional Platonis yang konkret atau abstrak. Negara tidak memiliki posisi dalam ruang dan waktu yang jelas, namun juga tidak sepenuhnya nonkausal karena dapat bertindak dan menyebabkan peristiwa tertentu. Hal ini mengakibatkan negara dikategorikan sebagai abstrak kuasi yang menjadi fokus perhatian dalam teori ontologi, terutama dalam konteks dokumenter.

Para ahli hubungan internasional dibagi antara realis dan kaum pluralis dalam pandangan mereka terhadap ontologi negara. Realis percaya bahwa negara adalah satu-satunya entitas yang penting dalam hubungan internasional, sementara kaum pluralis meyakini bahwa negara hanya satu dari banyak aktor yang saling bersaing.

Di sisi lain, teori lain menganggap negara sebagai "kesatuan spiritual" atau entitas yang memiliki eksistensi spiritual yang unik dan berbeda dari anggota negaranya. Georg Hegel, seorang filsuf Idealis Jerman, mendukung pandangan ini dengan menyebut negara sebagai "Ide Ilahi seperti yang ada di Bumi".

Tren di sejumlah negara
Sejak berakhirnya Perang Dunia II, jumlah negara berdaulat di dunia telah meningkat secara signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan organisasi internasional dan regional, serta bantuan ekonomi yang lebih besar, telah mendorong dorongan unit politik untuk merdeka, yang pada akhirnya turut berkontribusi pada peningkatan jumlah negara di dunia ini. Ekonom Harvard, Alberto Alesina, dan ekonom Tufts, Enrico Spolaore, dalam buku mereka yang berjudul Ukuran Negara, berpendapat bahwa pertumbuhan jumlah negara juga sebagian dipengaruhi oleh kondisi dunia yang lebih damai, perdagangan bebas yang semakin berkembang, integrasi ekonomi yang lebih kuat, proses demokratisasi, serta keberadaan organisasi internasional yang memfasilitasi koordinasi kebijakan antar negara.