Assalamualaikum wr. wb. Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan pemimpin, raja, atau pemerintah di suatu negara merupakan hal yang penting dalam Islam. Sejarah awal pemerintahan Islam menggambarkan bagaimana para sahabat memilih Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah s.a.w.
Peristiwa pelantikan Abu Bakar r.a. menegaskan betapa vitalnya urusan pemerintahan dalam suatu negara untuk mengatur urusan umat Islam. Meskipun jenazah Rasulullah s.a.w. belum dimakamkan, umat Muslim berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, di Masjid Nabawi, untuk memilih pengganti Beliau s.a.w.
Hal ini menunjukkan pentingnya urusan pemerintahan dalam Islam karena negara adalah benteng agama. Agama dan pemerintah dianggap sebagai pasangan yang tak terpisahkan, seperti yang dikatakan oleh Imam al-Ghazali rhm. Beliau menyatakan: "Agama adalah dasar dan pemerintah adalah pelindung. Sesuatu yang tidak memiliki dasar akan runtuh dan sesuatu yang tidak memiliki pelindung akan hilang." (Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, hlm. 76)
Ini mengindikasikan bahwa tanpa pemerintah yang melindungi agama, agama bisa lenyap dari dunia ini.
Tugas utama pemerintah dalam Islam adalah memelihara dan menjaga agama. Para ulama telah menyatakan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah untuk memastikan kebaikan agama manusia. Ibn Taimiyah pernah mengatakan bahwa jika agama hilang, manusia akan menjadi sangat rugi meskipun mendapatkan nikmat dunia. Maqasid utama pemerintahan adalah menjaga agama dan mentadbir dunia dengan prinsip-prinsip Islam.
Menurut al-Mawardi, tujuan pelantikan pemerintah adalah untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu, tugas pemerintah fokus pada dua hal utama, yaitu melaksanakan agama dalam aspek pemerintahan dan menjaga agama dari serangan yang dapat merusaknya, termasuk serangan pemikiran yang dapat merusak akidah dan persatuan umat.
Maqasid syariah fokus pada memelihara agama. Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemerintah harus menjaga agama dengan kuat dan menjelaskan kebenaran jika ada kelompok yang menyesatkan. Hal ini dilakukan agar agama terjaga dari kecacatan dan umat terhindar dari penyelewengan. Melalui tugas ini, pemerintah diharapkan dapat menjaga dan memelihara agama serta umat Islam dari segala ancaman dan bahaya yang dapat merusaknya.
Ketika kita menyadari bahwa tugas terpenting pemerintah adalah menjaga agama, maka setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada nilai-nilai agama. Segala hal harus merujuk kepada agama, baik itu masalah ekonomi, hukum, pendidikan, maupun pekerjaan rakyat.
Karena Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat, maka tindakan pemerintah haruslah mengarah pada kebaikan. Para ulama merumuskan dalam prinsip fiqih terkenal: "Tindakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan pada kebaikan." Imam al-Syafi'i juga menyatakan: "Kedudukan pemerintah terhadap rakyat sebagaimana kedudukan seorang wali terhadap anak yatim."
Sebagaimana seorang wali yang harus menjaga kebaikan anak yatim, demikian pula pemerintah harus menjaga kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya. Inilah yang saya sebut sebagai pemerintah yang "bijaksana" bukan "bijaksini". Setiap keputusan atau kebijakan harus mempertimbangkan kebaikan rakyat. Pemerintah yang "bijaksana" harus berhati-hati dalam merencanakan kebijakan baru agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi rakyat.
Pemerintah harus memperhatikan maqasid syariah dalam menetapkan kebijakan di masa depan, apakah untuk dilanjutkan atau ditolak. Saat menghadapi isu-isu penting yang berkaitan dengan kebaikan umum, pandangan maqasid syariah harus menjadi pertimbangan utama. Jika kebijakan baru yang diusulkan menekankan nilai-nilai Islam, maka kebijakan tersebut akan diterima.
Berdasarkan maqasid, setiap kebijakan yang berkontribusi pada satu dari lima maqasid syariah harus memastikan bahwa maqasid lain tidak terabaikan. Sebagai contoh, jika pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan terkait penjagaan keturunan, kebijakan tersebut tidak boleh merusak maqasid lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemerintah yang bijaksana dalam mengelola negara.
Neraka yang telah dipersiapkan bagi pemerintah zalim sangatlah mengerikan. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas kebaikan dan kesejahteraan rakyat, dan melakukan kezaliman terhadap mereka adalah tindakan yang terlarang. Keadilan harus menjadi prinsip utama bagi pemerintah, karena Allah melihat segala perbuatan.
Allah telah menjanjikan azab yang pedih bagi para pemimpin yang zalim. Seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya, bahwa pemerintah yang adil akan mendapat perlindungan di hari kiamat. Namun, pemerintah yang zalim akan mendapat azab yang berat karena kezaliman yang dilakukannya.
Rasulullah juga mengingatkan tentang tujuh golongan yang dilindungi oleh Allah di akhirat, di antaranya adalah pemerintah yang adil. Semoga kita semua terhindar dari kezaliman dan Allah menyelamatkan umat Islam dari cengkaman pemerintah yang zalim. Amin.
0 comments:
Posting Komentar