Politik uang dalam Pilkada tindakan yang merusak proses demokrasi

Sikap masyarakat yang menerima politik uang dalam lingkup politik, terutama dalam konteks pilkada, mengejutkan banyak pihak. Masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin, sementara para polisi juga tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. 

Oleh karena itu, tidak adil untuk menyalahkan masyarakat atas adanya politik uang. Sumber masalah sebenarnya terletak pada proses seleksi dan rekrutmen partai politik. Motif dari partai politik dan pasangan calon untuk memenangkan pilkada membuat politik uang menjadi pilihan yang paling praktis. 

Masyarakat yang kebanyakan berada di kalangan menengah ke bawah kemudian menjadi korban dari praktik politik uang tersebut. Selain itu, anggota parlemen juga mengakui bahwa praktik politik uang merupakan bentuk kegagalan partai politik yang perlu dievaluasi secara terus menerus. 

Untuk mengatasi masalah politik uang, beberapa solusi diusulkan. Salah satunya adalah menciptakan pemilu dengan biaya yang lebih murah melalui penggabungan pemilu nasional dan pilkada serentak, yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh APBN. Ini diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang yang bermuara pada korupsi. 

Juga menekankan pentingnya mengadopsi pragmatisme positif dalam berpolitik, yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Seluruh elite politik diharapkan untuk berkomitmen dalam memerangi politik uang dan mewujudkannya dalam kebijakan konkret.