Desa adalah unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa telah memberikan klarifikasi mengenai posisi Desa dalam sistem negara Republik Indonesia. Tujuan dari UU ini adalah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa serta kepentingan masyarakat setempat guna mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun, dalam pelaksanaannya, Desa masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang rumit. Seperti yang dikemukakan dalam buku "Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa", persoalan Desa dapat merujuk pada berbagai masalah, tantangan, dan isu yang dihadapi oleh wilayah pedesaan atau komunitas Desa. Masalah-masalah tersebut sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti geografi, sosial, ekonomi, dan budaya.
Permasalahan utama yang dihadapi di Desa:
1. Keterbatasan Infrastruktur - Banyak Desa yang masih mengalami kendala dalam hal infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih. Kondisi infrastruktur yang buruk juga menghambat akses masyarakat ke layanan publik.
2. SDM yang Kurang Memadai - Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat Desa masih rendah, serta kekurangan tenaga ahli yang bersedia bekerja di Desa. Kemampuan aparatur Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan juga masih terbatas.
3. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi - Sebagian besar penduduk Desa masih hidup di bawah garis kemiskinan, serta memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan, modal, dan teknologi. Ketimpangan ekonomi antara Desa dan perkotaan juga masih tinggi.
4. Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam - Pengrusakan hutan, tanah, dan sumber daya air karena eksploitasi yang berlebihan, serta pencemaran lingkungan yang belum tertangani dengan baik. Dampak perubahan iklim juga berdampak pada sektor pertanian dan perikanan.
5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat - Minimnya partisipasi masyarakat Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Kesadaran untuk berperan aktif dalam pembangunan Desa juga masih rendah, dengan dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan.
Solusi berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 telah diberikan untuk mengatasi berbagai permasalahan di Desa, antara lain:
1. Upaya meningkatkan infrastruktur Desa dengan mengalokasikan dana yang cukup untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar. Selain itu, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proyek pembangunan tersebut.
2. Langkah pengembangan sumber daya manusia Desa melalui peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur Desa melalui program pelatihan dan pendidikan. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan juga ditingkatkan untuk meningkatkan SDM Desa.
3. Program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dilakukan dengan optimalisasi Dana Desa untuk program-program tersebut. Diversifikasi ekonomi Desa serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah juga diupayakan.
4. Perlindungan lingkungan dan sumber daya alam menjadi fokus dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam Desa. Melibatkan aktif masyarakat Desa dalam upaya konservasi lingkungan dan sumber daya alam.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dengan memperkuat sistem demokrasi Desa dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat Desa dalam setiap tahapan pembangunan yang dilakukan.
Kesimpulan:
Masalah yang rumit di Desa memerlukan solusi yang komprehensif dan terpadu. Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan Desa serta kepentingan masyarakat setempat. Dengan implementasi yang tepat dan keterlibatan aktif dari masyarakat, diharapkan Desa mampu mengatasi berbagai tantangan dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Posting Komentar