Indonesia

Indonesia, secara resmi disebut Republik Indonesia, adalah sebuah negara di Asia Tenggara dan Oseania, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia adalah negara yang unik karena terletak di antara benua Asia dan Australia (Oseania), serta menjadi titik pertemuan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dilalui oleh garis khatulistiwa. Luas wilayah Indonesia mencapai 1.904.569 km², menjadikannya sebagai negara terluas ke-14 di dunia.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan terdiri dari 17.380 pulau (2024). Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia, mencapai 275.344.166 jiwa pada tahun 2022. Indonesia merupakan negara yang multirasial, multietnis, dan multikultural. Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania, dengan batas darat yang meliputi Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, serta batas laut dengan Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan Kepulauan Andaman dan Nikobar, India.

Indonesia memiliki sistem pemerintahan republik berdasarkan UUD 1945, dengan DPR, DPD, dan Presiden dipilih melalui pemilihan umum. Ibukota Indonesia saat ini adalah Jakarta, namun pemerintah telah menetapkan Ibukota Nusantara di Pulau Kalimantan untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota baru. Sejarah Indonesia dipengaruhi oleh berbagai bangsa pendatang dan penjajah, dengan proses perjalanan sejarah yang panjang dan beragam.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama. Adat dan budaya lokal ditekankan sebagai kekuatan provinsi-provinsi di Indonesia. Dengan beragamnya rumpun bangsa di Indonesia, seperti Austronesia dan Melanesia, Indonesia mengutamakan semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika", yang menggambarkan keberagaman sosial-budaya yang menyatukan negara ini. Selain itu, kekayaan alam Indonesia juga mendukung tingkat keanekaragaman hayati yang terbesar kedua di dunia.

Etimologi
Kata "Indonesia" berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Indus yang merujuk kepada Sungai Indus di India dan nesos yang berarti "pulau". Jadi, kata Indonesia berarti wilayah "kepulauan India", atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia; ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut (India dan Indonesia). Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu". Murid Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859) yang ditulis oleh Multatuli mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).

Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara), ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada tahun 1913.

Periode prasejarah
Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses tektonis yang sangat kompleks sejak masa awal Senozoikum (sekitar 66 juta tahun yang lalu) dan mencapai bentuknya saat ini pada kala Pleistosen (sekitar 2,58 juta tahun yang lalu). Pada masa itu, permukaan laut global berada 130 meter lebih rendah daripada sekarang, membentuk Daratan Sunda yang terhubung ke Asia dan mencakup Sumatra, Jawa, Kalimantan, serta Benua Sahul yang mencakup Papua, Australia, dan Laut Arafura. Kedua daratan ini terhubung oleh Kepulauan Wallacea yang mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, Gunung Toba meletus dalam skala yang sangat besar, mengakibatkan perubahan iklim yang hampir memusnahkan populasi manusia modern dunia dan menghentikan migrasi manusia dalam periode Pleistosen Akhir. Pada akhir periode glasial terakhir, permukaan laut naik 60 meter dalam waktu lima ribu tahun, menyebabkan terbentuknya kepulauan Indonesia seperti yang kita kenal sekarang.

Dari fosil Homo erectus dan Homo floresiensis yang pernah di Indonesia, disimpulkan bahwa manusia purba telah menghuni kepulauan ini minimal dua juta hingga 500.000 tahun yang lalu. Mereka punah dengan kedatangan manusia modern (Homo sapiens) di Indonesia. Gelombang migrasi pertama manusia modern tiba di Indonesia sekitar 60.000 tahun yang lalu, membentuk bangsa Melanesia. Pada 3.500-1.500 SM, bangsa Austronesia dari Taiwan tiba di Indonesia melalui laut dan berbaur dengan penduduk Melanesia yang sudah ada. Mereka mengembangkan budaya pertanian dan kehidupan laut.

Periode monarki Kerajaan Hindu-Buddha Kandis diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara yang didirikan pada abad ke-1 SM dan berlokasi di wilayah Provinsi Riau saat ini. Namun, keberadaannya masih menjadi perdebatan karena kurangnya bukti yang jelas. Salakanagara yang berdiri pada abad ke-1 Masehi di sekitar Cianjur, Jawa Barat juga masih diperdebatkan oleh ahli sejarah karena kurangnya bukti sejarah meskipun menjadi cikal bakal Tarumanagara. Kutai Martapura di Kalimantan Selatan dan Tarumanagara di Jawa Barat adalah dua kerajaan tertua Nusantara yang memiliki bukti sejarah pada abad ke-4 Masehi. Kedua kerajaan ini menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha, menandakan bahwa agama Hindu dan Buddha telah berkembang di Nusantara sejak abad ke-4 M.

Sriwijaya, yang berbasis Buddha, berdiri pada abad ke-7 Masehi dan berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara serta menjadi negara monarki tertua di Asia Tenggara. Sriwijaya menguasai wilayah luas termasuk Sumatra, Malaya, Kra, Jawa, Kalimantan, Kamboja, dan Vietnam, serta mengontrol jalur perdagangan di Selat Malaka. Sriwijaya dipengaruhi oleh banyak budaya asing dan assimilasi dengan budaya lokal. Medang, yang diperintah oleh Wangsa Sailendra, berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 dan pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 di bawah Wangsa Isyana.

Majapahit, yang bercorak Syiwa-Buddha, didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 dan berkembang menjadi kerajaan terbesar di Nusantara dan Asia Tenggara. Majapahit mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan patihnya, Gajah Mada. Namun, Majapahit runtuh setelah ditaklukkan oleh Demak pada tahun 1527 seiring dengan masuknya Islam di Nusantara. Meskipun demikian, beberapa kerajaan Hindu-Buddha tetap bertahan bahkan setelah kolonialisme masuk ke Nusantara, seperti Blambangan di Jawa dan kerajaan-kerajaan Bali bekas Gelgel.

Kedatangan Islam ke Nusantara dimulai oleh para pedagang dan ulama dari berbagai negara seperti Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Aceh menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Nusantara dan juga tempat berdirinya kesultanan pertama, yaitu Jeumpa, yang menguasai wilayah Kabupaten Bieruen pada abad ke-7. Setelah keruntuhan Sriwijaya, Islam mulai menyebar ke Sumatra dan mengubah beberapa kerajaan Hindu-Buddha menjadi kesultanan Islam. Aceh, yang didirikan pada tahun 1496, menjadi kesultanan terbesar di Pulau Sumatra di bawah pemerintahan Iskandar Muda.

Pengenalan Islam di kepulauan lain di Indonesia dimulai pada abad ke-15 setelah keruntuhan Majapahit. Kesultanan Islam Nusantara mulai bermunculan dan berkembang pesat. Kesultanan Lumajang, yang didirikan pada akhir abad ke-13, diyakini sebagai kesultanan Islam tertua meskipun belum ada bukti yang cukup. Kesultanan Demak dan Cirebon di Pulau Jawa, yang berdiri pada abad ke-15, menjadi negara terbesar di pulau tersebut. Mataram, didirikan pada tahun 1586 oleh Wangsa Mataram, juga menjadi negara berpengaruh sebelum terpecah melalui Perjanjian Giyanti.

Di Kalimantan, beberapa kesultanan baru mulai bermunculan sejak abad ke-14 dengan meningkatnya pengaruh Islam. Brunei mencapai masa kejayaannya pada abad ke-15 setelah menguasai seluruh pesisir Kalimantan. Di Sulawesi, Islam berkembang pada abad ke-16 dan beberapa kerajaan beralih menjadi kesultanan. Kesultanan terbesar di Pulau Sulawesi adalah persekutuan negara Gowa-Tallo, yang mencakup wilayah luas.

Di Kepulauan Maluku, Ternate dan Tidore adalah dua kesultanan dengan pengaruh besar yang mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah. Namun, kesultanan-kesultanan Islam mengalami kemunduran saat bangsa asing masuk dan menguasai Nusantara. Belanda membubarkan hampir seluruh monarki di Hindia Belanda.

Kekristenan umumnya diperkenalkan oleh para misionaris Barat yang datang dengan kapal-kapal pemerintah kolonial. Agama Katolik pertama kali dibawa ke Nusantara oleh bangsa Portugis, namun penyebarannya dihentikan oleh Pemerintah Belanda yang menguasai Hindia Belanda. Setelah masa pemerintahan Napoleon di Belanda, penyebaran agama Katolik menjadi lebih bebas dan para misionaris Katolik Belanda melanjutkan misi mereka di Hindia Belanda. Sementara itu, agama Protestan dibawa oleh misionaris Protestan yang juga berasal dari Belanda.

Beberapa kerajaan yang menganut agama Kristen muncul ketika para misionaris menyebarkan Kekristenan kepada rakyat dan keluarga kerajaan di wilayah-wilayah tertentu. Beberapa contoh kerajaan Kristen yang terbentuk di Nusantara adalah Bolaang Mongondow, Manganitu, Manado, Moro, Siau, Soya, dan Tagulandang, serta Amanatun, Larantuka, dan Sikka yang menganut agama Katolik.

Upaya kolonisasi oleh Portugal
Demi mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan setelah jalur perdagangannya terputus akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453, armada Portugis di bawah kepemimpinan Afonso de Albuquerque melakukan ekspedisi ke timur Eropa hingga sampai di negara Melaka dan memulai sejarah kolonialisme di Nusantara dengan menyerang dan menduduki negara itu. Demak yang merasa terancam lalu mengirim armada laut ke Melaka pada tahun 1453 untuk menyerang balik armada Portugis, tetapi usahanya gagal. Pada tahun 1512, Albuquerque mengirimkan armada laut yang dipimpin oleh António de Abreu dan Francisco Serrão menuju Kepulauan Maluku demi memonopoli perdagangan cengkih dan pala. Bayanullah (sultan Ternate saat itu) mengizinkan armada Portugis untuk membangun Benteng Kastela dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate dengan imbalan bantuan militer, karena Ternate pada saat itu sedang bermusuhan dengan Tidore.

Armada Spanyol yang melakukan ekspedisi ke barat Eropa melanjutkan ekspedisi di bawah kepemimpinan Juan Sebastián Elcano setelah kehilangan banyak pasukan di Filipina dan akhirnya tiba di Kepulauan Maluku pada tanggal 8 November 1521, tetapi kedatangannya ditentang oleh armada Portugis yang terlebih dahulu ada di sana dan menganggap Spanyol melanggar Perjanjian Tordesillas. Bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate dan Portugal. Persaingan kubu Ternate–Portugal vs. Tidore–Spanyol berujung pada meletusnya perang antarkubu, yang berakhir dengan kekalahan kubu Tidore–Spanyol dan penandatanganan Perjanjian Zaragoza pada tanggal 22 April 1529, yang membuat armada Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan kembali ke Filipina.

Sementara itu, armada Portugis ingin meneruskan ambisi memperbesar koloni di Nusantara dengan cara menguasai Selat Sunda dan akhirnya mereka membuat perjanjian dengan Prabu Surawisesa (raja Sunda saat itu) pada tahun 1522, yang mengizinkan pendirian benteng di Banten dan Sunda Kelapa bagi armada Portugis dengan imbalan bantuan militer untuk menghadapi Demak dan Cirebon. Namun, kerja sama tersebut tidak pernah terlaksana, karena armada yang dikirim untuk melaksanakan perjanjian itu terseret dalam badai topan di Teluk Benggala dan beberapa pasukan yang tiba di Sunda dengan selamat diserang oleh pasukan Fatahillah yang sedang menyerbu Sunda, sehingga armada Portugis akhirnya meninggalkan Selat Sunda.

Setelah kepergian Spanyol, bangsa Portugis mulai mencoba untuk memperbesar pengaruh mereka, sementara Ternate mulai menyadari bahwa Portugal sudah terlalu banyak ikut campur urusan internal negara, terutama atas suksesi takhta. Tewasnya Khairun Jamil (sultan Ternate) oleh pasukan Portugis memantik kemarahan rakyat Ternate dan memicu Perang Ternate–Portugal. Ternate dan sekutunya berhasil memenangkan perang dan mengusir sebagian besar pasukan Portugis yang lari menuju Nusa Tenggara. Pengaruh bangsa Portugis di Nusantara semakin berkurang setelah bangsa Belanda mulai masuk ke Nusantara dan akhirnya hanya tersisa di wilayah Pulau Timor bagian timur menurut Perjanjian Lisboa.

Berangkat dari rute pelayaran armada Portugis sebelumnya, armada Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman melakukan ekspedisi pertama untuk mencari rempah-rempah di Timur. Mereka tiba di Banten pada tanggal 27 Juni 1596 dan berhasil menjelajahi pesisir utara Jawa hingga Bali dalam waktu setahun. Perilaku buruk Houtman dan krunya sering menimbulkan konflik dengan penduduk setempat, meskipun akhirnya mereka berhasil membawa pulang rempah-rempah dalam jumlah besar.

Pada tahun 1598-1600, para pedagang Belanda membentuk rombongan ekspedisi di bawah Jacob Corneliszoon van Neck untuk mengulang kesuksesan armada sebelumnya. Mereka berusaha membangun hubungan baik dengan penduduk dan penguasa lokal agar tidak terjadi konflik seperti yang dialami armada Portugis dan Houtman. Sejak itu, kapal-kapal pedagang Belanda lainnya juga berlayar ke Nusantara untuk menguasai perdagangan rempah-rempah.

Dewan Negara Belanda mendirikan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602 untuk mengurangi persaingan di antara pedagang Belanda. Dalam piagam "oktroi", VOC diberi wewenang memiliki angkatan perang, mencetak uang sendiri, serta memonopoli perdagangan dan mempengaruhi penguasa lokal di Nusantara. VOC mulai membangun pos perdagangan di berbagai daerah seperti Banten, Ambon, dan Jayakarta. Pada tahun 1610, Pieter Both diangkat sebagai gubernur jenderal pertama di Nusantara dan menetapkan Ambon sebagai pusat pemerintahan.

Di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, VOC menyerang Jayapura dan Banten, serta mendirikan Batavia sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1619. VOC bersaing dengan EIC yang juga berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC berhasil menguasai beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, Painan, Makassar, Manado, Pulau Seram, dan Pulau Buru.

Namun, kejayaan VOC mulai merosot sejak tahun 1730 karena korupsi, ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan pasar, dan konflik di Nusantara. Peristiwa Geger Pacinan pada tahun 1740 memicu konflik yang berlangsung hingga Perang Jawa dan Perang Kuning. Setelah mengalami krisis finansial, VOC diambil alih oleh pemerintah Bataaf pada tahun 1796, namun akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 1799 dan asetnya diambil alih oleh pemerintah Prancis enam tahun kemudian.

Kolonisasi Belanda di bawah kendali Prancis
Pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte di Prancis, Bataaf (negara pengekor Prancis) dibubarkan dan digantikan dengan negara boneka Hollandia pada bulan Maret 1806, dengan Louis (adiknya) diangkat sebagai raja pada tanggal 5 Juni. Louis menunjuk Herman Willem Daendels, seorang Belanda, sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Daendels dikenal karena kebijakan kerasnya di Hindia Belanda, seperti pembangunan jalan dan benteng pertahanan, yang menyebabkan penderitaan bagi penduduk setempat. Pemberontakan yang dipimpin oleh Ronggo Prawirodirjo III pecah di Pulau Jawa pada tahun 1810 namun berhasil diredam. Daendels turun dari jabatannya pada tahun 1811 dan segera setelah itu, Britania Raya menyerbu Hindia Belanda.

Kolonisasi singkat Britania Raya
Pada tahun 1809, armada Britania Raya dan Perusahaan Hindia Timur berlayar ke Hindia Belanda dan berhasil merebut Kepulauan Maluku dari tangan Prancis. Pada bulan Agustus 1811, Britania Raya mulai menyerbu Pulau Jawa dan berhasil merebut kendali atas wilayah tersebut dari Prancis dan Belanda. Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Jawa dan mengganti aturan-aturan Belanda yang memberatkan rakyat setempat. Raffles mencoba bernegosiasi dengan para penguasa lokal dan merombak sistem pemerintahan di Jawa. Selama pemerintahannya, Gunung Tambora meletus dengan dahsyat, menyebabkan kerugian besar bagi penduduk sekitar.

Pada tahun 1814, Belanda setuju untuk kembali memiliki kendali atas koloninya yang hilang sejak tahun 1803, sesuai dengan perjanjian dengan Britania Raya. Perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 1815 dan Raffles dikirim kembali ke Nusantara sebagai Letnan Gubernur Bencoolen. Selama masa pemerintahannya di Bencoolen, Raffles melakukan eksplorasi ke wilayah Sumatra, Semenanjung Malaya, dan Singapura, meskipun sering berselisih dengan Belanda yang juga ingin memperluas koloninya.

Perluasan wilayah Hindia Belanda
Pada tanggal 28 Agustus 1814, Belanda membentuk angkatan militer Hindia Belanda yang dikenal dengan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL). Setelah lepas dari pengaruh Prancis, Belanda mulai mengklaim kembali koloninya satu per satu dan berhasil mengambil alih koloni seperti sebelumnya pada tahun 1816. Komisariat Jenderal Hindia Belanda membentuk regeringsreglement (peraturan pemerintah) yang mengatur struktur pemerintahan selama beberapa dekade dan menunjukkan keinginan Belanda untuk menguasai seluruh Nusantara dan melemahkan kekuasaan penguasa lokal. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah kolonial menggunakan KNIL untuk memperluas wilayah Hindia Belanda ke seluruh Nusantara.

Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch (Gubernur Jenderal saat itu) membuat Cultuurstelsel, yang mengharuskan penduduk pribumi menyediakan tanah pertanian dan bekerja di tanah pertanian milik pemerintah untuk ekspor komoditas Belanda. Kebijakan ini membantu keuangan pemerintah kolonial namun juga membuat penduduk setempat menderita, terutama saat terjadi bencana kelaparan dan wabah penyakit pada tahun 1840-an. Akibatnya, pemberontakan dan perlawanan muncul di berbagai daerah.

Belanda dan Britania Raya menandatangani perjanjian di London pada tahun 1824 yang mengatur pembagian wilayah di Nusantara. Perjanjian ini membagi wilayah menjadi Malaya Britania Raya dan Hindia Belanda. Perjanjian Siak pada tahun 1870 dan Perjanjian Sumatra pada tahun 1871 menambahkan wilayah-wilayah ke dalam Hindia Belanda, termasuk Aceh.

Pemberontakan terjadi di berbagai daerah, seperti di Maluku, Palembang, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. Pasukan KNIL dikerahkan untuk menumpas pemberontakan dan melawan pasukan lokal yang memberontak. Di antara pemberontakan yang terkenal adalah Perang Padri di Sumatra, pemberontakan di Kalimantan, dan perlawanan di Sulawesi.

Belanda juga menghadapi tantangan dari Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883, menyebabkan bencana alam yang merusak dan menewaskan ribuan jiwa. Ekspedisi militer Belanda terus berlanjut untuk menguasai wilayah-wilayah baru seperti Kerinci, Gowa, Bone, dan Papua.

Pada akhirnya, Hindia Belanda berhasil memperluas wilayahnya hingga mencakup seluruh wilayah yang kini menjadi Indonesia.

Gerakan nasional di Indonesia mulai berkembang pesat setelah Ratu Belanda, Wilhelmina, mengeluarkan Politik Etis pada tanggal 17 September 1901. Pada tahun 1908, Boedi Oetomo didirikan sebagai pelopor gerakan kebangkitan nasional di Hindia Belanda, yang kemudian bergabung dengan Partij Indonesia Raya. Sarekat Dagang Islam juga turut berperan dalam gerakan nasional dengan membuka cabang di beberapa kota. Gerakan politik juga mulai muncul, seperti Indische Partij yang dibentuk oleh Tiga Serangkai pada tahun 1912, meskipun kemudian dibubarkan oleh pemerintah kolonial.

Tidak hanya gerakan politik, namun juga gerakan pendidikan dan emansipasi kaum wanita turut meramaikan perjuangan nasional. Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara, Sakola Kaoetamaan Isteri oleh Dewi Sartika, dan Kartinischool oleh Conrad van Deventer dan Elisabeth Maas menjadi upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesetaraan gender di masyarakat.

Paham komunisme juga mulai merambah ke Indonesia melalui Indische Sociaal Democratische Vereeniging yang kemudian berganti nama menjadi Partij Kommunist Indonesia. Namun, pemberontakan yang dilancarkan oleh PKI berhasil diredam oleh pasukan militer KNIL pada tahun 1927. Gerakan kepemudaan juga tidak ketinggalan dengan diadakannya Kongres Pemuda I dan II, yang diakhiri dengan Sumpah Pemuda sebagai ikrar persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Pemerintah kolonial Belanda mulai merespon gerakan nasionalisme dengan melarang organisasi-organisasi dan menangkap para tokoh pergerakan. Tetapi semangat perjuangan kemerdekaan terus berkobar di kalangan rakyat Indonesia.

Pendudukan Jepang
Perang Dunia II yang meletus telah sangat melemahkan pertahanan Belanda, terutama setelah Belanda jatuh ke tangan Jerman Nazi pada tanggal 14 Mei 1940. Pada bulan Januari 1942, Jepang memanfaatkan kesempatan ini dengan masuk ke wilayah Hindia Belanda dan melancarkan serangan militer terhadap pasukan gabungan ABDACOM (Amerika Serikat-Britania Raya-Belanda-Australia) yang menjaga kawasan tersebut. Mereka menyerang beberapa wilayah seperti Kalimantan barat, Tarakan, Manado, Balikpapan, dan lainnya.

Dengan strategi militer yang cerdik, Jepang berhasil mengalahkan pasukan ABDACOM dalam Pertempuran Laut Jawa pada tanggal 1 Maret. Setelah menguasai wilayah tersebut, Jepang membagi Hindia Belanda menjadi beberapa bagian yang diperintah oleh Angkatan Darat XXV di Sumatra, Angkatan Darat XVI di Jawa dan Madura, serta Angkatan Laut di wilayah lainnya.

Meskipun propaganda Gerakan 3A membuat sebagian besar penduduk setempat menyambut baik kedatangan Jepang, kenyataannya Jepang menggunakan banyak tenaga kerja paksa dan wanita penghibur untuk mendukung pasukan mereka. Hal ini menyebabkan penderitaan dan kematian akibat kekerasan, kecelakaan kerja, kelaparan, dan penyakit kelamin. Meskipun beberapa pemberontakan terjadi, pasukan Jepang berhasil meredamnya.

Pada tahun 1944, serangan terus menerus dari Blok Sekutu membuat pertahanan pasukan Jepang semakin lemah. Pasukan gabungan Belanda, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Australia mulai merebut kembali wilayah koloni mereka dari Jepang di Papua bagian barat dan Kalimantan. Operasi militer tersebut berakhir ketika Jepang menyerah dan Perang Pasifik berakhir.

Persiapan untuk kemerdekaan
Untuk memperoleh dukungan dari penduduk lokal, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada para tokoh pergerakan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan resmi diluncurkan pada tanggal 29 April dengan anggota sebanyak 67 orang dan dipimpin oleh Radjiman Wedyodiningrat. Sidang pertamanya diadakan dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni di Gedung Tyuuoo Sangi-in (sekarang Gedung Pancasila) untuk membahas ideologi negara. Pada hari terakhir, Soekarno mengemukakan lima dasar negara merdeka yang dikenal sebagai "Pancasila". Meskipun sidang ini belum mencapai kesepakatan, Panitia Kecil dibentuk untuk merumuskan dasar negara, yang kemudian diubah menjadi Panitia Sembilan pada tanggal 18 Juni, dan akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni. Sidang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli membahas berbagai masalah inti negara, hingga akhirnya mencapai kesepakatan mengenai bentuk negara kesatuan republik, wilayah Indonesia Raya, dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara. Di Sumatra, pemerintah AD XXV juga membentuk BPUPK serupa pada tanggal 25 Juli, meskipun tidak pernah mengadakan sidang.

Deklarasi Kemerdekaan Indonesia
Pada tanggal 7 Agustus, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Meskipun Jepang menyerah kepada Blok Sekutu pada tanggal 15 Agustus, berita ini tidak disampaikan secara resmi di Hindia Belanda. Namun, pemuda-pemuda Menteng 31 mengetahui hal tersebut melalui siaran BBC Radio, yang membuat mereka percaya bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan tanpa melibatkan PPKI yang dianggap sebagai "boneka" Jepang. Pada dini hari tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta yang tidak setuju dengan pendapat tersebut diculik dan dibawa ke Rengasdengklok. Setelah perundingan panjang, Soekarno dan Hatta akhirnya setuju, kembali ke Jakarta, dan bersama tokoh-tokoh lain merumuskan deklarasi kemerdekaan. Naskah deklarasi ditulis oleh Sajuti Melik sesuai rancangan yang telah disepakati, kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Soekarno pada tanggal 17 Agustus 2605 tahun Jepang, sekitar pukul 10.00 waktu Jepang. Setelah pidato proklamasi Soekarno, upacara pengibaran Sang Merah Putih pertama dilakukan di halaman rumah dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya oleh para hadirin.

Revolusi nasional Sejarah Indonesia (1945-1949) dan Revolusi Nasional Indonesia

Hanya satu hari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama di gedung bekas Dewan Hindia (sekarang Gedung BP7) dan menyetujui UUD 1945 serta menunjuk Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sidang kedua keesokan harinya membentuk provinsi dan menunjuk menteri. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang terakhir dan membentuk KNIP, PNI, dan BKR. PPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 29 Agustus.

Dalam sebulan setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, berita menyebar ke seluruh pelosok negeri, dan penduduk yang mendukung Republik mulai menyerang orang-orang asing dan pendukung Belanda untuk merebut aset mereka. Pada bulan September 1945, militer Britania Raya datang ke Indonesia untuk menjaga wilayah tersebut, dengan bantuan pasukan Jepang. Perang pecah antara militer Britania dan pasukan pro-Republik di berbagai tempat, seperti di Semarang dan Surabaya. Sementara itu, militer Belanda di bawah NICA mulai masuk kembali ke Indonesia. Pertempuran Surabaya yang berlangsung dari tanggal 10 November, menyebabkan banyak korban jiwa. Pertempuran ini membuat Britania Raya dan Belanda menyadari bahwa rakyat Indonesia sangat mendukung pemerintahan Republik.

Dalam situasi yang semakin tidak kondusif di Jakarta, Soekarno, Hatta, dan sebagian menteri pindah ke Yogyakarta pada bulan Januari 1946 untuk mendirikan ibu kota di sana. Sementara itu, Sjahrir dan beberapa petinggi lain tetap tinggal di Jakarta untuk bernegosiasi dengan Belanda. Sepanjang tahun 1946, pendukung Republik terus melakukan penyerangan dan pertahanan melawan militer Belanda di berbagai tempat, termasuk di luar Pulau Jawa. Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 mengakui kekuasaan Republik atas beberapa wilayah, namun insiden dan pertempuran terus terjadi.

Pada bulan Juli hingga Agustus 1947, Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan Agresi Militer Belanda I. Meskipun Belanda berhasil merebut sebagian wilayah, kecaman internasional membuat mereka menghentikan operasi tersebut. Perjanjian Renville pada bulan Januari 1948 menetapkan status quo antara Belanda dan Indonesia. Namun, perlawanan terus berlanjut, termasuk Pemberontakan Madiun dan Agresi Militer Belanda II.

Pada bulan Desember 1949, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Meja Bundar yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 27 Desember, penyerahan kedaulatan secara resmi dilakukan di Belanda. Ini menandai akhir dari perjuangan panjang Republik Indonesia dalam merebut kemerdekaannya.|

Demokrasi federal
Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), terjadi pembagian administratif yang membagi Indonesia menjadi beberapa negara bagian pada tahun 1949. Namun, konsep negara federal dianggap kurang efektif dalam menyatukan rakyat Indonesia yang beragam. Hal ini menyebabkan runtuhnya RIS karena berbagai pemberontakan yang terjadi di berbagai negara bagian dan akhirnya hanya tersisa Republik Indonesia, Sumatera Timur, dan Indonesia Timur. Soekarno akhirnya membubarkan RIS dan melanjutkan dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demokrasi liberal
Pada era 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mengikuti gerakan non-blok dan semakin dekat dengan negara-negara sosialis seperti Republik Rakyat Tiongkok dan Yugoslavia.

Demokrasi terpimpin
Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami konfrontasi militer dengan Malaysia, disertai dengan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi yang sulit. Peristiwa G30S pada tahun 1965 menyebabkan terbunuhnya sejumlah jenderal dan perwira, yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok Orde Baru untuk menyalahkan Partai Komunis Indonesia dan menggulingkan pemerintahan Soekarno. Ini juga menjadi awal dari pergantian ideologi nasional yang berbasis sosialis-komunis.

Orde Baru
Jenderal Soeharto naik menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk melindungi negara dari ancaman komunisme, sementara kesehatan Soekarno semakin menurun. Di bawah pemerintahan Soeharto, ratusan ribu warga Indonesia yang diduga terlibat dengan pihak komunis tewas, sementara banyak lagi warga Indonesia yang berada di luar negeri tidak berani pulang karena takut kehilangan kewarganegaraan mereka. Masa kekuasaan Soeharto selama tiga puluh dua tahun dikenal dengan sebutan Orde Baru, sementara masa kepresidenan Soekarno disebut Orde Lama.

Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal yang berhasil menarik investasi asing besar ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meskipun tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru, kebijakan ekonomi Indonesia dirumuskan oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley". Namun, Soeharto juga memperkaya diri dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas, dan akhirnya terpaksa mundur dari jabatannya setelah terjadi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998.

Reformasi
Masa Peralihan Orde Reformasi atau Era Reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, dengan tiga presiden yang berbeda: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Pada tahun 2004, digelar Pemilihan Umum yang merupakan salah satu pemilihan terbesar di dunia, yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden yang terpilih langsung oleh rakyat, dan menjabat selama dua periode. Pada tahun 2014, Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, terpilih sebagai presiden ke-7.

Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah ekonomi, politik, dan konflik berbau agama di dalam negeri, serta beberapa daerah yang berupaya memisahkan diri dari NKRI, terutama Papua. Timor Timur resmi memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu, dan setelah tiga tahun di bawah administrasi PBB, menjadi negara Timor Leste.

Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda gempa bumi besar yang menewaskan ribuan orang. Kejadian ini diikuti oleh gempa bumi di Yogyakarta, tsunami di Pantai Pangandaran, serta banjir lumpur di Sidoarjo pada tahun 2006 yang belum terselesaikan.